Kawasan Wisata Kuliner Bukan Termasuk RTH Kota Bekasi

.

Kawasan Wisata Kuliner Bukan Termasuk RTH Kota Bekasi

Galih
Kamis, 22 Oktober 2020

Kota Bekasi – Pengelola wisata kuliner Stadion Patriot Chandrabhaga, Budi Ariyanto menerangkan bahwa tempat yang dikelolanya bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


“Jelas ini lahan yang kami gunakan bukan RTH, di sini ada keputusan Walikota Bekasi tentang rekomendasi pemanfaatan tanah sarana olahraga terbuka, jadi bukan RTH,” kata Budi Haryanto sapaan akrabnya Budi Somasi kepada awak media di kuliner stadion, Rabu (21/10/20) malam.


Dijelaskan, ketika mendapatkan rekomendasi dirinya menjalankan ketentuan yang berlaku, yang telah diatur oleh Pemerintah setempat terkait kerjasama dengan perseorangan.


“Ketika saya mendapatkan keputusan Walikota seperti ini, pedagang saya kumpulkan dan musyawarah dengan para pedagang, lokasi ini akan dilakukan penataan. Tolong kasih masukan ke saya, karena ini akan saya sampaikan untuk kerja sama. Terkait nilai sewanya, biar mereka tidak keberatan. Dari 68 orang, yang hadir 62 orang, jadi hanya 6 orang yang tidak hadir,” kata Budi.


Budi menuturkan, setelah ada masukan dari teman-teman pedagang, pihaknya mengajukan yang namanya perjanjian kerja sama. Pada akhirnya muncul perjanjian kerjasama antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dangan Budi Haryanto soal sewa lahan terbuka milik Pemerintah Kota Bekasi di lingkungan gelanggang olahraga.


“Jadi bukan ruang terbuka hijau (RTH), ini jelas (surat) Kadispora bermaterai selama lima tahun. Di tahun pertama saya bayar full. Ketika saya dapat keringanan karena kenapa?, Yang pertama bahwa pedagang yang eksis di sini yang nanti kita tampung adalah masyarakat sekitar, ada kemungkinan nilai sewanya itu bisa dikurangi, artinya bukan 0,05 peraturan pemerintah tapi bisa 0,75 biaya sewanya tapi saya tidak mau. Karena kalau 0,75 takutnya saya dievaluasi lantaran ada unsur bisnisnya di sini. Makanya saya tetap bayarnya di 0,05 sesuai dengan aturan Pemerintah,” ungkapnya.


Ia pun menjelaskan tentang harga sewa lahan tersebut yang telah dibayarkan ke Pemerintah setempat pada tahun pertama.


“Kurang lebih Rp 180 juta, yang diajukan saat ini belum keluar (nilai sewa). Saya tidak bisa menjawab karena adendum belum keluar, dan pihak Pemerintah sudah ada respon. Mereka akan membentuk tim, tim melakukan investigasi,” ungkapnya. (GL)