Kota Bekasi Bersiap Luncurkan SLRT, Optimalkan Layanan Kesejahteraan Sosial

.

Kota Bekasi Bersiap Luncurkan SLRT, Optimalkan Layanan Kesejahteraan Sosial

Galih
Jumat, 18 September 2020


Kota Bekasi - Dinas sosial Kota Bekasi bersiap mendirikan fasilitas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di tiap kantor kelurahan sebagai acuan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Harus diketahui, Puskesos SLRT merupakan program penanganan kebutuhan warga kurang mampu dari Kementrian Sosial, dimana program tersebut meliputi kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Bekasi Cardiman mengatakan, Puskesos SLRT hadir ditengah masyarakat agar bisa mempermudah masyarakat dalam pelayanan terpadu, terutama untuk warga kurang mampu.

Menurutnya pelayanan pemerintah pusat maupun daerah sudah sangat bagus, namun dengan adanya Puskesos SLRT akan lebih mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan warga yang kurang mampu.

Cardiman, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Bekasi

"Sedangkan untuk perekrutan petugas Puskesos SLRT berdasarkan Kementerian Sosial, diambil dari beberapa unsur petugas yang sudah ada di lingkungan seperti PSM, PKH, Karang Taruna dan Kelurahan setempat, dan akan dilengkapi aplikasi untuk fasilitator," ucap Cardiman diruang kerjanya, Jumat (18/09/20).

Cardiman mengatakan, nantinya akan ada petugas Puskesos SLRT berjumlah 5 orang di tiap kelurahan. Para petugas tersebut sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dari Kemensos.

Dirinya juga mengatakan, pada akhir bulan September 2020 nanti, Pemerintah Kota Bekasi akan melaunching tahap pertama Puskesos SLRT di sembilan kelurahan yakni, Kelurahan Jakasampurna, Kaliabang tengah, Margahayu, Mustikajaya, Jatirahayu, jatimakmur, jatimekar, Kayuringin dan Bojong rawalumbu.

"Kita akan buat sarana prasarana di tingkat Kelurahan, insya Allah akan launching akhir bulan September 2020," ucap Cardiman.

Untuk pendataan warga yang masuk kategori Puskesos SLRT, Cardiman menjelaskan, data yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun tetap pihaknya akan survei ulang data validnya. "Kalau yang tidak layak atau keadaan ekonominya sudah membaik akan kita keluarkan dari DTKS, dan begitu sebaliknya," imbuhnya. (GL)