Kawasan Industri Lippo Berkomitmen Terapkan Protokol Kesehatan Melalui Program Masker Sehati

.

Kawasan Industri Lippo Berkomitmen Terapkan Protokol Kesehatan Melalui Program Masker Sehati

Galih
Senin, 07 September 2020


Kab Bekasi– Ditengah maraknya pandemi Covid-19 di kawasan Industri. Sebanyak 10 kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meluncurkan program Masker Sehati yakni masyarakat bersama sepakat sehat-aman untuk negeri.

Program ini sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 dari klaster industri di Kabupaten Bekasi dan sekaligus kampanye penggunaan masker kepada masyarakat.

“Memasuki adaptasi kebiasaan baru ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa penerapan protokol kesehatan secara ketat dapat mencegah dan menangkal Covid-19, tidak boleh
kendor,” ujar Presiden Direktur Lippo Cikarang Simon Subiyanto di MaxxBox Lippo Cikarang, Rabu (02/09/20).


Lippo Cikarang dan sembilan kawasan industri lainnya, kata Simon, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya dan jajarannya yang terjun langsung melakukan sosialisasi penggunaan masker sebagai wujud komitmen pengawasan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

“Kiranya, sosialisasi ini semakin memicu kesadaran kami di kawasan industri untuk menerapkannya. Kami berharap, tidak ada lagi klaster baru yang terjadi di kawasan industri
Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

Adapun kawasan industri tersebut adalah Jabebeka, MM2100, EJIP, Hyundai, Gobel, Deltamas (GIIC), KITIC, KIIC, Marunda Center, dan Delta Silicon Lippo Cikarang.

Perwakilan kawasan industri menandatangani komitmen bersama untuk mengawasi, mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di kawasan industri Kabupaten Bekasi, bersama dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana, Kapolrestro Bekasi Kombes
Pol Hendra Gunawan, serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi.

Irjen Pol Nana Sudjana berharap dengan peran aktif sektor industri menerapkan standar protokol kesehatan, akan dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19 ditengah kebijakan AKB yang
dikeluarkan pemerintah.

Dia juga meminta kepada pengelola kawasan atau manajemen pabrik untuk melakukan
pengawasan terhadap seluruh karyawan, saat pegawai berangkat ke pabrik dan pulang ke rumah.

“Itu harus diketahui kondisi masing-masing pegawai. Kemarin, terlupakan sehingga
terjadi kasus klaster industri,” imbuhnya. (GL)