13 Tahun Vakum, Dewan Pendidikan Kab. Bekasi Eksis Kembali?

.

13 Tahun Vakum, Dewan Pendidikan Kab. Bekasi Eksis Kembali?

Editor: BS
Sabtu, 18 Januari 2020
Bekasi - Masyarakat Peduli dan Pemerhati Pendidikan Kabupaten Bekasi merasa prihatin sekaligus kecewa dengan vakumnya Dewan Pendidikan di Kabupaten Bekasi

Sejak Dr Taupan Yudhono, MM, mantan anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Bekasi – tidak mendapat restu dari Bupati Bekasi Sa’dudin untuk memimpin DPKB periode kedua, praktis aktivitas DPKB terhenti dan tidak ada lagi pengurus demisioner.

“Padahal dalam musyawarah DPKB yang dilaksanakan di Puncak Bogor pada 2008 silam, Pak Taupan Yudhono terpilih secara aklamasi untuk memimpin DPKB periode 2008-2012. Namun, Sa’duddin, Bupati Bekasi saat itu, menolak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan hasil musyawarah DPKB di Bogor tersebut,” beber Dudun Hamidullah, Sekretaris Panitia Penggagas musyawarah DPKB periode 2020-2025, Sabtu (18/01/19).

Namun, pihaknya tak mau membeberkan penolakan Bupati Sa’duddin mengeluarkan SK kepengurusan DPKB periode 2008-2012.

"Tak perlu diceritakan lagi, itu kan masa lalu. Lagi pula itu merupakan hak prerogatif bupati untuk tidak mengeluarkan SK kepengurusan DPKB,” katanya dengan nada diplomatis.

Taupan Yudhono pertama kali memimpin DPKB pada 2002-2007 berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 420/Kep.161-Disdik/2002.

Dudun menjelaskan, kalaupun pasca-musyawarah Bogor ada kepengurusan DPKB di bawah kepemimpinan H Moch. Dahim, itu hanya klaim saja. Karena kata dia, sesungguhnya tidak pernah ada pelaksanaan musda atau rapat lainnya untuk melengserkan kepemimpinan Taupan Yudhono, selaku ketua DPKB.

Dibeberkan, pada 8 September 2012, pihaknya diundang Moch. Dahim di SMAN I Cikarang Utara. Saat itu, hanya membicarakan soal kelanjutan kepengurusan DPKB. Banyak tokoh pendidik yang hadir ketika itu, kecuali Taupan Yudhono, ketua terpilih musda DPKB di Bogor.

“Ternyata pertemuan dengan para tokoh pendidik itu diduga diputarbalikan menjadi Rapat Luar Biasa DPKB. Perubahan itu dilakukan Moch. Dahim, beberapa minggu setelah pertemuan di SMAN I Cikarang Utara,” bebernya.

Lebih lanjut, Dudun yang masuk dalam kepengurusan hasil musyawarah DPKB di Bogor itu, mengaku termotivasi ingin mengaktifkan kembali Dewan Pendidikan di Kabupaten Bekasi, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 18 Desember 2019 lalu.

Rakor yang digelar di ruang rapat Papandayan, lantai 3 Gedung Sate Bandung, dan dibuka Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, H Daud Achmad itu dalam upaya meningkatkan koordinasi antara Dewan Pendidikan tingkat Provinsi dengan Dewan Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun sangat disayangkan, dua orang utusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dari unsur Asisten Daerah yang membidangi pendidikan dan Dinas Pendidikan, tak seorang pun hadir, sedangkan utusan dari pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hampir semuanya datang pada rakor tersebut.

“Padahal, undangannya disampaikan langsung oleh Plh Sekretaris Daerah ke semua Sekda Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Saya sendiri diundang oleh Pak Teguh Wahyudi, salah satu pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. (GL)